Polda Kalbar Gelar Rakor Lintas Sektoral untuk Amankan Pilkada Serentak Tahun 2020
Admin Humas
Kamis, 09 Juli 2020 - 10:36 WIB
Polda Kalbar Gelar Rakor Lintas Sektoral untuk Amankan Pilkada Serentak Tahun 2020

Tribratanews.polri.go.id - Pontianak. Kepolisian Daeerah Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di laksanakan di Mapolda Kalbar, Rabu(08/07/2020).
Polda Kalbar Gelar Rakor Lintas Sektoral untuk Amankan Pilkada Serentak Tahun 2020

Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura yang diwakili Kapok Sahli Brigjen TNI Ita Jayadi, Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansayah dan Kesbangpol Provinsi Kalbar yang diwakili Hermanus, serta para Kapolres dan Dandim yang wilayahya melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto S.H.,M.Si, mengatakan bahwa indeks Kerawanan Pemilu tahun 2020 yang terbaru hingga saat ini belum keluar, namun apapun hasil dari Indeks Kerawanan Pilkada apakah dalam kondisi Rawan atau tidak, oleh karenanya saya berharap itu jangan dijadikan acuan utama. Karena yang utama adalah kita semua harus siap siaga menghadapi segala bentuk potensi kerawanan dan ancaman dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020.
Polda Kalbar Gelar Rakor Lintas Sektoral untuk Amankan Pilkada Serentak Tahun 2020

"Telah kita ketahui bersama, pada tahun 2020 ini terdapat 7 Kabupten di Provinsi Kalbar akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya para peserta yang terdiri dari jajaran KPU dan Bawaslu penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020, beserta jajaran Dandim dan Kapolres yang diwilayahnya melaksanakan Pilkada dapat memanfaatkan kegiatan diskusi ini dengan maksimal," pungkas Kapolda Kalbar.
Polda Kalbar Gelar Rakor Lintas Sektoral untuk Amankan Pilkada Serentak Tahun 2020

Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga mengatakan beberapa point yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada salah satunya mengenai edukasi yang baik kepada para Calon, simpatisan dan partai pengusung, sehingga para kandidat dapat berprinsip siap menang dan siap kalah. Dan satu hal yang perlu diantisipasi yaitu dalam pendataan data pemilih yang sering dijadikan sengketa gugatan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

(sm/bq/hy)

Bagikan Artikel Ini:

0 KOMENTAR
Silahkan Login untuk memberikan komentar