Kapolda Sulteng : Penanggulangan Terorisme Juga Harus Soft Power
Admin Humas
Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:33 WIB
Kapolda Sulteng : Penanggulangan Terorisme Juga Harus Soft Power

Tribratanews.polri.go.id – Palu. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Drs. Syahril Nursal, S.H., M.H., menhadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan silaturahmi Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu.  

Acara silaturahmi Kepala BNPT dengan Forkopinda Sulteng juga dihadiri oleh Gubenrur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggala, M.Si, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng Brigjen Pol. I. Nyoman Astawa, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Drs. Nurwidiyanto, MM, serta beberapa perwakilan dari beberapa K/L terkait lainnya.  

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulteng menyampaikan, TNI dan Polri berharap bahwa penanganan atau penanggulangab terorisme khususnya di daerah Poso, Sulawesi Tengah tidak hanya dilakukan dengan penegakkan hukum semata. Namun perlu juga upaya pendekatan-pendekatan yang lebih humanis atau soft power untuk bisa mengkondisikan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh penyebaran atau ajakan kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.  

Kapolda Sulteng mengatakan bahwa dari fakta Operasi Tinombala tersebut sudah berlangsung sejak lama yang hingga saat ini belum juga berakhir. Hal tersebut bisa terjadi, karena ada kegiatan-kegiatan yang ada ‘dibawah’ yang masih terus melakukan doktrinasi sehingga orang-orang menjadi teroris.  

Di samping itu menurut Kapolda Sulteng, tentunya juga harus ada program-program dalam merubah mindset pola pikir orang—orang yang sudah terlanjur terpapar karena ajaran paham radikal terorisme itu.  

“Sehingga dalam operasi tinombala ditangkap, lalu nanti ada yang naik lagi (menjadi teroris), ditangkap lagi ada yang naik lagi. Ini yang membuat operasi tinombala itu tidak selesai. Artinya sekali lagi bahwa penyelesaian masalah terorisme di Poso itu tidak cukup dengan hanya penegakan hukum. Tetapi perlu pendekatan pendekatan yang lain seperti pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan yang dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Kemudian perlu adanya untuk membentuk pengawasan terhadap kelompok-kelompok tertentu itu yang harus terus kita lakukan, sehingga tidak melahirkan teroris-teroris baru lagi. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala BNPT untuk melihat ke Sulawesi Tengah ini dalam rangka penanggulangan terorisme, terutama yang ada di Kabupaten Poso,” jelas Kapolda Sulteng.  

Dalam kesempatan yang sama Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI, Farid Makruf mengatakan bahwa pihaknya berharap dengan adanya Rakor Forkopinda dalam mencegah paham radikal terorisme di mayarakat, BNPT selaku koordinator dari penanggulangan terorisme bisa mempersatukan seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Komandan Korem 132/Tadulako juga berharap dengan kehadiran BNPT ini kedepannya ada sebuah program yang bersinergi dan terpadu yang bisa dimulai dari bawah yang nantinya akan mengarah ke pemberantasan dan penegakan hukum.  

“Harapan kita semua bahwa penanganan terorisme itu tidak cukup dengan hanya penegakan hukum saja. Jadi perlu juga pendekatan-pendekatan lain terutama dalam rangka kita mengkondisikan masyarakat yang berada di bawah,” pungkas Kapolda Sulteng.  

(fb/bq/hy)

0 KOMENTAR
Silahkan Login untuk memberikan komentar