Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menekankan pentingnya komitmen berbagai pihak untuk mendorong kesetaraan akses dan partisipasi perempuan di sektor digital.
"Kami terus berupaya memperluas infrastruktur digital yang inklusif, meningkatkan literasi digital bagi perempuan, dan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM)," ujar Menteri PPPA, Rabu (5/2/2025).
KemenPPPA juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi bias gender dalam industri teknologi, termasuk mendukung perempuan pendiri startup agar lebih mudah mendapatkan akses pendanaan.
KemenPPPA telah menggandeng Polri dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kesetaraan gender di era digital.
Kerja sama ini diwujudkan dengan diluncurkannya modul pelatihan penanganan kekerasan berbasis gender di ranah elektronik/online yang merupakan hasil kerja sama UNDP Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri).
"Kemajuan di bidang teknologi dapat membawa berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya kekerasan berbasis gender online (KBGO). Oleh karena itu, komitmen ini sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan potensi perempuan dan anak dalam membangun dan memajukan bangsa," terang Menteri PPPA.
Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya.
Sedangkan 1 dari 10 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan selama hidupnya.
(ndt/hn/nm)
