Tribratanews.polri.go.id - Denpasar. Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan badan atau lembaga khusus air dapat berperan penting dalam mengintegrasikan dan mensinkronisasikan manajemen air.
"Memang tadi dalam pidato yang saya sampaikan dalam forum, ada satu gagasan dan pandangan yang boleh kita kaji lebih dalam tentunya, ini juga melihat dari pentingnya mengintegrasikan, mensinkronisasikan segala urusan manajemen air ini di tingkat pusat sampai paling bawah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yakni provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/desa dan seterusnya. Artinya kita berharap ada sebuah badan yg khusus menangani air," jelas Menteri AHY dalam World Water Forum ke-10 di Bali, Rabu (22/5/24).
Gagasan mengenai lembaga atau badan yang menangani khusus manajemen air tersebut disampaikan oleh AHY dalam Forum Local and Regional Government.
"Ini bukan yang pertama tentunya, ada sejumlah negara yang lebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, memiliki kewenangan, otoritas dan juga kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif. Termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan dengan berbagai kementerian, termasuk regulasinya disiapkan dengan baik. "Kolaborasi/kerja samanya dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," terang Menteri AHY.
Baca Juga: Menkeu Gunakan Alat Fiskal untuk Dorong Investasi Air Bersih
Oleh karena itu, lembaga atau badan yang khusus menangani air bukan hanya sekadar menambah birokrasi baru. Menurut Menteri AHY, badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa jadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yg cepat atau lambat, siap atau tidak harus menghadapi itu.
"Dan kalau tidak ada badan khusus yang menangani, menurut saya akan terus menjadi tantangan bersama," tegas Menteri AHY.
Ia mengatakan dalam rangka untuk menerapkan tugas prinsip yakni manajemen air, fair accessibility, dan yang berkaitan dengan keberlanjutan maka dirinya mengajukan gagasan agar pemerintah pusat harus membentuk lembaga dengan otoritas dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan semua kebijakan, strategi dan aksi nyata yang berkaitan dengan manajemen air.
Ketiga prinsip tersebut juga harus dijalankan oleh pemerintahan di semua level secara bersamaan dan dengan perimbangan yang baik, dikarenakan hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mewujudkan air untuk kemakmuran bersama.
"Kita bisa belajar beberapa pengalaman terbaik dari negara-negara yang sudah memiliki lembaga atau badan khusus air tersebut, seperti Kanada, Arab Saudi dan Afrika Selatan. Badan air nasional ini bertujuan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak-dampak yang berkaitan dengan krisis air," ujar Menteri AHY.
Kendati demikian, badan khusus air tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan dalam forum internasional yang merupakan forum akademis untuk saling belajar dari berbagai negara dan dirinya tidak memiliki kewenangan mengenai hal tersebut.
"Seperti yang disampaikan oleh Mendagri, kami tidak punya kewenangan secara langsung tetapi tentu saya akan melaporkan sekaligus juga memberikan masukan-masukan sebagai pembantu presiden, kami punya kewajiban diminta atau tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik yang tentunya kita harapkan. Semangatnya karena kita lebih fokus serius dan lebih memiliki kapasitas serta otoritas untuk menangani berbagai masalah krisis air di masa depan. Sekali lagi saya tidak punya kewenangan, dan hanya menyampaikan gagasan ini di depan forum internasional," terang Menteri AHY.
(ndt/hn/nm)
