Tribratanews.polri.go.id - Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di awal 2026, yang diumumkan oleh Presiden Prabowo, bukan sekedar pencapaian angka statistik. Ini adalah sebuah kisah tentang kolaborasi nasional yang masif, di mana seluruh elemen bangsa bergerak serentak. Dan dalam narasi kolaborasi ini, muncul satu aktor yang perannya mungkin tak terduga bagi sebagian orang: Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Transformasi peran Polri dari institusi penegak hukum semata menjadi agent of development dan pilar ketahanan pangan patut mendapat apresiasi dan menjadi model bagi institusi lainnya.
Selama ini, citra Polri di ruang publik seringkali terbatas pada penegakan hukum, penanganan kriminalitas, lalu lintas, dan keamanan negara. Namun, kepemimpinan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo telah meluaskan mandat itu dengan visi yang selaras dengan agenda prioritas pemerintah.
Ketika pemerintah mencanangkan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis, Polri tidak hanya berdiri sebagai pengawal pasif, tetapi aktif turun langsung menggerakkan lini terdepan.
Inisiatif “Pekarangan Pangan Bergizi” yang digerakkan oleh Bhabinkamtibmas adalah contoh brilian tentang bagaimana community policing bisa diartikulasikan dalam ranah pembangunan. Bhabinkamtibmas, yang selama ini dekat dengan masyarakat, dikonversi fungsinya menjadi motor penggerak edukasi pertanian skala mikro. Ini adalah pemanfaatan infrastruktur dan kredibilitas Polri yang sudah ada untuk tujuan produktif, mengubah halaman rumah menjadi lumbung hidup yang memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Lebih dari itu, Polri menunjukkan kapasitas logistik dan manajemennya dalam program pemanfaatan lahan tidak produktif. Dengan menggandeng Kementerian Pertanian, Polri bertindak sebagai katalisator yang mengubah tanah tidur menjadi aset produktif penghasil jagung, ubi, ikan, dan peternakan. Langkah ini tidak hanya menambah pasokan pangan, tetapi juga memberikan model pemberdayaan yang efektif.
Di sisi makro, peran Polri dalam pengawasan distribusi pangan menjadi krusial. Stabilitas harga dan kelancaran pasokan sangat rentan terhadap praktik penimbunan, spekulasi, dan distorsi pasar. Kehadiran Polri dalam rantai distribusi memberikan efek deterrent yang kuat, memastikan hasil panen petani dan program pemerintah sampai kepada masyarakat dengan lancar dan adil.
Komitmen jangka panjang Polri terlihat dari langkah rekrutmen khusus personel dengan latar belakang pertanian, gizi, dan kesehatan masyarakat, serta penandatanganan MoU dengan Kementerian Pertanian. Ini sinyal bahwa dukungan Polri bukan proyek seremonial sesaat, tetapi telah diintegrasikan ke dalam strategi kelembagaan. Polri sedang membangun internal capacity agar kontribusinya berbasis ilmu dan berkelanjutan.
Tentu, keberhasilan swasembada adalah hasil kerja keras semua pihak, terutama petani, Kementerian Pertanian, dan pemangku kebijakan lainnya.
Kontribusi Polri layak disorot sebagai sebuah paradigma baru tentang “keamanan”. Ketahanan pangan adalah bagian dari keamanan nasional yang sesungguhnya. Masyarakat yang lapar dan kekurangan gizi adalah ancaman laten terhadap stabilitas. Dengan terjun langsung membangun ketahanan pangan, Polri sejatinya sedang melakukan preventif dan pre-emptif terhadap akar masalah sosial yang dapat berkembang menjadi gangguan keamanan.
Transformasi Polri ini membuktikan bahwa institusi negara bisa lebih lincah, adaptif, dan multidimensi dalam menjawab tantangan zaman. Ketika seluruh aparatus negara bergerak dengan mindset yang sama, terobosan seperti swasembada beras dalam satu tahun—bukan empat tahun—menjadi mungkin. Polri telah menuliskan babak baru dalam sejarahnya: tidak hanya menjaga negara dari gangguan, tetapi juga aktif membangun fondasi negara yang kuat melalui pangan yang berdaulat dan bergizi. Ini adalah teladan kolaborasi yang patut dipertahankan dan dikembangkan ke sektor-sektor strategis lainnya.
M. Azis Nasution
TA Bidang Hukum
(ta/hn/rs)
