Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Viral di X/Twitter sebuah unggahan berisi narasi yang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap digitalisasi sertifikat tanah elektronik.
Pengunggah dalam narasinya mengeklaim digitalisasi sertifikat hak milik (SHM) menjadi sertifikat elektronik merupakan rencana jahat mafia tanah, pengembang besar dan pemerintah agar masyarakat tidak memiliki bukti sah kepemilikan tanah sehingga pemerintah dengan mudah mengambil tanah milik masyarakat.
Namun faktanya, melansir dari antaranews.com, Rabu (19/2/25), Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia dalam Instagram resminya @kementerian.atrbpn mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks. Kementerian ATR/BPN juga menjelaskan jika negara butuh tanah, maka akan melalui proses pengadaan tanah dan yang terdampak dan pasti diberikan ganti untung.
(sy/hn/nm)
Komdigi
in
Ini Faktanya
