Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas optimistis bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada tahun depan (2026), berkat meningkatnya produksi dalam negeri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gabah dan beras Indonesia pada periode Januari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras nasional per bulan sekitar 2,6 juta ton. Dengan angka tersebut, Indonesia diprediksi akan memiliki surplus beras sekitar 3 juta ton setara beras.
"Ini kabar gembira. Jika Bulog mampu menyerap setidaknya 2 juta ton dari 3,5 juta ton produksi, maka stok beras kita tahun ini aman. Artinya, kita tidak perlu impor lagi hingga tahun depan," ujar Menko Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Ia menekankan bahwa salah satu faktor utama dalam pencapaian surplus beras adalah distribusi pupuk bersubsidi yang berjalan dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum masa tanam dinilai berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Koordinator Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pokja ini bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait, memantau pelaksanaan program, serta mengevaluasi distribusi pupuk guna mencegah penyimpangan.
"Pokja ini akan rutin melakukan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Tahun ini ada alokasi 9,5 juta ton pupuk bersubsidi, dan kami akan pastikan distribusinya tepat sasaran," ujar Menko Zulhas.
Kelompok kerja ini juga dapat melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan efektif. Selain itu, pokja wajib melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan tugasnya kepada Menko Pangan setidaknya dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Menko Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal kebijakan pangan agar Indonesia mencapai swasembada beras secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap produksi, distribusi, serta ketersediaan stok beras di pasar menjadi prioritas utama.
"Kami ingin memastikan bahwa produksi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan stok yang terjaga, kita tidak perlu lagi bergantung pada impor beras," tegasnya.
(ndt/hn/nm)
