Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Shiddiq menegaskan bahwa program perhutanan sosial merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
“Perhutanan sosial adalah jalan kemandirian bangsa di mana swasembada pangan, energi, air didorong melalui salah satu proyek strategis nasional, yaitu ketahanan pangan dan energi melalui perhutanan berbasis masyarakat,” ujar Wamenhut, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Wamenhut menjelaskan langkah ini juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya untuk mendorong perhutanan sosial sebagai kebijakan strategis.
Tak hanya sekadar membuka akses kelola hutan secara legal, program ini ia harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan.
“Hingga saat ini, telah tercapai distribusi akses kelola perhutanan sosial seluas 8.323.671 hektare meliputi 11.065 SK dengan penerima manfaat sebanyak 1.420.189 kepala keluarga, serta terbentuk 15.754 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),” kata Sulaiman.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan lagi sekadar penjaga hutan, melainkan pelaku utama ekonomi hijau,” tutup Wamenhut.
(ndt/hn/rs)
