Pendaftaran calonn pimpinan daerah di Pilkada serentak 2020, masih diwarna konvoi dan kerumunan para tim pendukung. Presiden Joko Widodo pun mengkhawatirkan cluster baru, cluster Pilkada.
Dalam rapat terbatas Kabinet Senin pagi ini (7/9/20), Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Dalam Negeri, dan jajaran Kepolisian RI untuk lebih tegas memberi sanksi pelanggar aturan protokol kesehatan pada saat Pilkada.
Tahapan Pilkada 2020 mulai memasuki tahapan penting. Setelah banyak menyelesaikan tahapan persiapan secara internal, KPUD di berbagai wilayah, sejak Jumat hingga Minggu lalu, menyugukan etalase pertama tahapan pilkada di hadapan publik, berupa pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan berkontestasi di pilkada mendatang.
Sayangnya, etalase pertama ini sudah diwarnai berbagai pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Banyak bapaslon, yang katanya akan mensejahterakan rakyat di daerah pemilihannya, justru membiarkan rakyat pendukung berpotensi terpapar Virus Covid 19 yang mematikan, karena abai menetapkan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak fisik dan berkerumun saat mengantarkan mereka mendaftar sebagai calon kepala daerah ke kantor KPUD.
Jika di etal, ase pertama saja, sudah sedemikian abainya dalam menerapkan protokol kesehatan, lalu bagaimana dengan tahapan selanjutnya, seperti penetapan dan pengundian nomor calon, kampanye, hari pemilihan hingga rapat-rapat penetapan hasil penghitungan suara. Rasanya, akan semakin sulit untuk bisa mematuhi protokol kesehatan tersebut.
Pada akhirnya, pasti ini akan menjadi tugas polisi yang ikut mengamankan semua tahapan pilkada tersebut. Artinya, selain mengamankan proses dan jalannya pilkada, polisi juga dituntut untuk memaksa penyelenggara dan kontestan pilkada untuk menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan. Sebuah tugas yang tentu saja makin berat, namun tetap menjadi kewajiban bagi institusi Polri untuk menjalankannya.Semoga semua stake holder Pilkada 2020 dapat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan tertib. Bukan saja meringankan tugas polisi, tetapi untuk kesehatan dan keselamatan semuanya. Sekaligus membuat masyarakat percaya bahwa mereka harus tetap berpartisipasi dalam pilkada mendatang.
(TA)
in
Nasional
