Tekan Angka Pengangguran, Menaker Sebut BUMN Harus Jadi Penopang Lapangan Kerja

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., menilai keberlanjutan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan masa depan jutaan pekerja dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

“Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman,” ujarnya, dilansir dari laman antaranews, Kamis (29/1/26).

Menaker, mengaitkan peran BUMN dengan kondisi pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Agustus 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang.

Menurutnya, BUMN yang tidak tumbuh dan berkelanjutan akan memperparah persoalan tersebut. Sebaliknya, BUMN yang kuat bisa menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja.

“Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menilai tantangan BUMN ke depan semakin kompleks, mulai dari disrupsi akal imitasi (AI) dan transisi menuju industri hijau, yang berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara besar-besaran jika tidak dikelola dengan baik.

“Perubahan ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menaker meminta serikat pekerja di lingkungan BUMN untuk tidak hanya fokus pada isu upah dan kesejahteraan, tetapi ikut berperan menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta serikat pekerja mengambil peran lebih strategis sebagai mitra dialog dalam proses transformasi. Tujuannya memastikan perubahan berjalan adil dan tidak mengorbankan pekerja.

“Transformasi harus adil. Jangan sampai perusahaan berubah, tapi pekerjanya tertinggal,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Menaker, menambahkan kontribusi lain yang dapat diberikan serikat pekerja/buruh yakni dapat memiliki sertifikat ahli produktivitas selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang sedang dibangun oleh Kemnaker.

Menaker menyebut, pada tahun lalu Kemnaker telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas.

“Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program dan menjadi champion di perusahaan masing-masing,” ujarnya.

(fa/hn/rs)