Tanggap Bencana: BNPB Bangun Sumur Bor di Aceh dan Percepat Rehabilitasi Sumatra

31 December 2025 - 21:30 WIB
RRI

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengungkapkan, sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra mulai beralih ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, sebagian wilayah lainnya masih berada dalam status tanggap darurat.

“Dari 48 kabupaten/kota terdampak, saat ini sudah ada 25 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatra masuk masa transisi. Rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi masih ada 23 kabupaten/kota yang berada dalam status tanggap darurat,” ujar, Kepala BNPB, Suharyanto, dilansir dari laman RRI, Rabu (31/12/25). 

Dalam kesempatannya, ia mengingatkan, seluruh daerah lainnya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Ia juga menyebutkan, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di luar Sumatra, seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

“Di Kalimantan Selatan sudah terjadi banjir yang cukup besar. Kemudian di Bekasi dan beberapa wilayah di Jawa Barat juga perlu terus diwaspadai,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan, pentingnya kesiapsiagaan daerah menyusul informasi cuaca dari BMKG. Ia meminta, kepala pelaksana BPBD di daerah segera melakukan pengecekan kondisi wilayah masing-masing.

“Sesuai informasi BMKG, kami minta masing-masing kepala pelaksana, dibantu unsur TNI dan Polri, mulai melihat kondisi wilayahnya. Kalau perlu, segera lakukan apel kesiapsiagaan dan pengecekan alat peralatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangun sumur bor. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan penyediaan air bersih bagi para penyintas bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Tenaga Ahli BNPB, Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi, S.I.P., mengungkapkan, proses mobilisasi perangkat sumur bor dimulai sejak 25 Desember 2025. BNPB menargetkan, pembuatan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan.

"Prioritas penempatan sumur bor berada di lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta tempat ibadah dan pesantren. Hal itu guna memastikan masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih," ujarnya, dalam siaran pers BNPB,Selasa (30/12/25).

(fa/hn/rs)

Share this post

Sign in to leave a comment