Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Staf Ahli Penelitian dan Pengembangan Sampah Laut, Salli Atika Noor Rahma, menyayangkan pengelolaan sampah di berbagai daerah belum optimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum bisa melepaskan diri dari plastik sekali pakai.
Dalam kesempatannya ia mengungkapkan bahwa penggunaan plastik ramah lingkungan masih belum bisa membantu mengurangi sampah plastik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sampah sedotan plastik ramah lingkungan yang banyak tersebar di berbagai kota.
"Sampah sedotan plastik ramah lingkungan itu banyak banget ditemukan di pinggiran kota. Tentunya ini bukan menjadi solusi," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Rabu (3/7/24).
Perbedaan persepsi masyarakat juga menjadi faktor kuat adanya perbedaan pemahaman pengolahan sampah di Indonesia. Misalnya, di kota besar sudah banyak digaungkan tentang pengolaan sampah, sedangkan di daerah memilih untuk menimbun sampah.
Baca Juga: Polisi di Subulussalam Beri Akses Listrik Gratis ke Warga yang Membutuhkan
Menangani permasalahan sampah plastik, saat ini pemerintah sudah mempunyai kebijakan yang menyentuh banyak aspek. Aspek inilah yang nantinya akan meningkatkan pengelolaan sampah plastik.
"Sudah ada intruksi untuk penanganan sampah plastik. Kebijakan tentang EPR tentang pengelolaan sampah bahkan sampai ada penanganan sampah laut," ujarnya.
Hadirnya Extended Producer Responbility (EPR) juga mendorong dilakukannya penerapan di setiap level pemerintahan, dan masyarakat. Serta penegakan hukum mulai ditegakan jika ditemukan pelanggaran.
Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah tersedia, namun penerapan di setiap daerah berbeda. Infrastruktur menjadi salah satu kendala penerapan di setiap daerah berbeda.
"Karena pengelolaan yang tidak sesuai instruksi. EPR sudah ada, tapi masih banyak perusahaan yang belum bergabung," jelasnya.
Sulitnya melakukan penerapan sistem pengelolaan sampah juga disebabkan karena belum terciptanya infrastruktur yang memadai. Alasan inilah yang membuat masyarakat sulit mengubah kebiasaan lama menjadi baru.
Diakhir kesempatan ia mengatakan, tentang kesiapan infrastruktur yang belum memadai di berbagai daerah. Yang kemudian menjadi tugas pemerintah untuk mempersiapkan hal tersebut agar masyarakat bisa berkontribusi.
"Perlu adanya peningkatan, karena masih banyak ditemukan pengelolaan sampah di berbagai daerah yang belum sesuai. Contohnya, membuang sampah dan membakar sampah," tutupnya.
(fa/hn/nm)
