Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, jajaran Kepolisian melakukan pemetaan kerawaan yang mungkin terjadi saat Pilkada 2020. Hal tersebut dilakukan oleh Polri untuk mewaspadai agar tidak terjadi kejadian seperti Pilkada tahun-tahun sebelumnya.
"Beberapa hal yang menjadi perhatian dari Pemilu atau Pilkada sebelumnya yaitu antara lain adanya praktik money politics, kemudian politik identitas, kemudian hoaks, hate speech dan black campaign," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum., Selasa (23/06/2020).
Karo Penmas Divhumas Polri menjelaskan bahwa ada empat indikator dalam menentukan indeks potensi kerawanan, yang pertama yaitu dimensi penyelenggaraan. Kedua, dimensi peserta atau kontestan Pilkada. ketiga, dimensi potensi gangguan kamtibmas dan yang keempat adalah dimensi ambang gangguan.
Oleh karena itu, untuk mengahadapi itu, Polri menggelar Operasi Mantap Praja 2020. Operasi yang akan digelar di 270 wilayah, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang melakukan Pilkada.
“Sebanyak 2/3 personel bakal dikerahkan dalam operasi tersebut. Namun, jumlah pasti personel yang dikerahkan oleh Polri untuk pengamanan masih terus digodok. Nantinya, dalam pengamanan itu, Polri bakal bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait lainnya,” jelas Jenderal bintang satu tersebut.
Karo Penmas Polri mejelaskan bahwa Kepolisian juga masih menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan. Pola pengamanan tersebut didasarkan pada indeks potensi kerawanan setiap wilayah.
(fn/bq/hy)
