Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Industri pertahanan Indonesia yang diwakili oleh PT Dirgantara Indonesia siap merakit 24 helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Pemerintah Indonesia membeli puluhan helikopter itu dari perusahaan asal Amerika Serikat Lockheed Martin.
PT Dirgantara Indonesia dan Lockheed Martin meneken kesepakatan awal (head of agreement) terkait rencana pengadaan 24 unit helikopter angkut serbaguna itu, yang membuka kemungkinan PT DI mendapat izin merakit sistem utama, operasi (inspection, ground and production flight testing), modifikasi, dan system upgrade helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk, kemudian memelihara dan merawat (MRO) helikopter tersebut di dalam negeri.
Baca Juga: Sambutan Hangat Untuk Kapolri dan Ketum Bhayangkari di Maumere
Dokumen kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan dan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin Jeff White di Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
"Kerja sama ini akan dapat menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan dalam negeri," ujar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu (23/8/23).
Terkait kerja sama itu, Direktur PT DI Gita Amperiawan meyakini ada nilai tambah yang bakal diperoleh Indonesia jika nantinya pembelian 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk itu terwujud.
"Kami yakin kerja sama strategis antara PT DI dan Sikorsky ini akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PT DI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helikopter," tutur Gita Amperiawan.
Sementara itu, Presiden Sikorsky Aircraft Paul Lemmo menyampaikan kerja sama itu menunjukkan komitmen dua pihak mendukung rencana pengadaan 24 unit helikopter S-70M Black Hawk dari Pemerintah Indonesia.
"Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat, dan dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di wilayah kepulauan besar seperti Indonesia," ujar Paul Lemmo.
(ndt/hn/nm)
