Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Prabowo, menegaskan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah, bukan hanya tugas Presiden.
"Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia," jelas Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/26).
Menurutnya, komitmen seluruh lembaga negara terlihat dari berbagai capaian yang telah diraih. Dari sisi hukum, Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara.
Tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, yang merupakan capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah MA.
Mahkamah Konstitusi juga mencatat kinerja signifikan. Sepanjang 2025, MK menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari jumlah itu, 598 perkara dan permohonan telah diputus.
Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga masyarakat dari Aceh hingga Papua tidak perlu datang ke Jakarta.
Di sisi kesejahteraan aparatur, pemerintah juga telah menaikkan remunerasi hakim. Hakim paling junior mengalami kenaikan penghasilan hingga 280 persen. Saat ini, penghasilan hakim Indonesia berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Ia menekankan bahwa kenaikan remunerasi tersebut harus diiringi dengan kemandirian dan akuntabilitas.
"Pemerintah terus berusaha meningkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim," tuturnya.
(sy/hn/rs)
KSP
in
Nasional
