Presiden akan Bentuk Koperasi Desa Merah Putih Serap Hasil Pertanian

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk pusat kegiatan ekonomi di setiap desa dengan nama Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertujuan untuk menyerap hasil pertanian lokal serta memangkas rantai distribusi agar lebih efisien bagi konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden dalam rapat terbatas yang dipimpinnya.

"Nanti anggarannya dari dana desa yang sudah ada.Badannya sudah dibentuk, dan akan ada brand koperasi. Kita juga akan membangun gudang dan enam gerai di setiap koperasi," ujar Menko Pangan, Senin (3/3/2025).

Pemerintah menargetkan Kop Des Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Zulkifli memperkirakan setiap desa membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan koperasi.

"Anggaran tersebut dapat dialokasikan dari dana desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp1 miliar per tahun. "Kalau satu desa mendapat Rp1 miliar per tahun, dalam lima tahun totalnya bisa mencapai Rp5 miliar. Namun, pendanaan awal tetap dibutuhkan," kata Menko Pangan.

Untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal, pemerintah akan melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam pendanaan awal. Desa-desa yang menerima dana tersebut nantinya dapat mengangsur dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan, yakni membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, serta mengembangkan koperasi yang telah berjalan.

Ia juga mencatat bahwa sekitar 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) siap bermigrasi menjadi koperasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan integrasi sistem pertanian dan distribusi pangan di desa.

"Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Dengan begitu, harga-harga di masyarakat bisa lebih murah," ujar Menteri Koperasi.