Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Polri turut berperan dalam mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung. Sepanjang 2025, produksi jagung nasional tercatat meningkat 1,36 juta ton atau lebih dari 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut disampaikan As SDM Kapolri Irjen Anwar dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2025. Ia mengatakan, peningkatan produksi ini menjadi salah satu faktor pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan impor jagung.
“Target Polri pada 2025 adalah satu juta hektare lahan jagung, dan capaian potensi lahannya mencapai 1.378.608 hektare,” ujar Irjen Anwar, Selasa (30/12/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung nasional pada 2024 tercatat lebih dari 15 juta ton. Sementara pada 2025, produksi meningkat menjadi lebih dari 16,5 juta ton, atau bertambah sekitar 1.362.000 ton.
“Jika dihitung, kenaikan produksi ini lebih dari sembilan persen. Karena itu, pemerintah memutuskan tidak melakukan impor jagung,” kata Irjen Anwar.
Selain peningkatan produksi, Polri juga mendukung target serapan Bulog pada 2025 sebesar 147 ribu ton. Hingga akhir tahun, realisasi serapan telah mencapai sekitar 63 persen, atau setara dengan 150 persen dari capaian tahun 2024.
Dalam paparannya, Polri menjelaskan bahwa puncak produksi jagung terjadi pada kuartal II dan III 2025. Namun, pada kuartal IV terjadi penurunan akibat sejumlah faktor, mulai dari kondisi iklim, bencana alam di beberapa wilayah, hingga keterbatasan modernisasi alat pertanian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Saat ini modernisasi alat masih difokuskan ke padi, dan mudah-mudahan pada 2026 dapat diperluas ke komoditas jagung,” terang Irjen Anwar.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan, Polri juga merekrut personel dengan keahlian khusus, seperti Bakomsus Akuntansi, Tata Boga, dan Ahli Gizi, untuk memperkuat program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan swasembada pangan nasional.
“Polri berkomitmen mendukung penuh program prioritas pemerintah di bidang ketahanan dan swasembada pangan sebagai bagian dari kontribusi institusi terhadap pembangunan nasional,” ujar Irjen Anwar.
(ndt/hn/rs)
