Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT., menyampaikan, kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengkajian menyeluruh, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.
"Otomotif silakan direview. Karena otomotif sudah kita berikan insentif selama dua tahun terakhir dan nilainya Rp7 triliun. Dan arahan sekarang adalah, dan investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat," ujarnya, di Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, dilansir dari laman antaranews, Rabu (14/1/26).
Selanjutnya ia menambahkan, masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan.
Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.
"Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa lebih lanjut, terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, ia menyebut pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.
Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.
"Karena yang lebih substantial kan berarti harus mulai dari evaluasi dari LCGC sampai kepada EV, Plug-in hybrid, hybrid. Jadi sifatnya lebih menyeluruh," tutupnya.
(fa/hn/rs)
antaranews
in
Nasional
