Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah agar lebih memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
"Prioritaskan wilayah 3T. Fokuskan tahap awal pada daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi," ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Selasa (27/1/2026).
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga harus melakukan evaluasi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan. Wakil Ketua KPAI menilai perlunya BGN melibatkan kantin sekolah yang telah tersertifikasi.
"Cegah kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi," kata Wakil Ketua KPAI.
KPAI juga menilai perlunya dilakukan survei yang melibatkan anak untuk melihat seberapa jauh anak menerima kehadiran Program MBG. "Libatkan anak dalam perencanaan menu dan survei umpan balik untuk memberikan rasa aman," ujar Wakil Ketua KPAI.
Kemudian kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting untuk menjamin kualitas gizi dan higienitas. "Edukasi gizi yang komprehensif juga penting. Tanamkan pola hidup bersih dan sehat, bukan sekadar mengirim ribuan paket makanan," katanya.
Selain itu, KPAI juga mengimbau agar disediakan kanal pengaduan MBG yang mudah diakses oleh masyarakat. "Sediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua," pungkasnya.
Per 19 Januari 2026, tercatat telah berdiri 21.102 SPPG dan menjangkau 58,3 juta penerima manfaat Program MBG dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar.
(ndt/hn/rs)
