Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., melakukan koordinasi dengan Kementrian Perhubungan soal data pekerja migran. Langkah itu dilakukan agar tidak ada lagi pekerja ilegal yang bisa keluar tanpa prosedur yang berlaku.
"Yang pertama soal data. Ingin memastikan bahwa seluruh pekerja migran Indonesia itu keluar dari Indonesia terdata oleh Kementerian," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Jumat (15/11/24).
Selanjutnya ia mengatakan, yang kedua, Kemenhub diharapkan bisa menyiapkan , khusunya di bidang pelayaran. Apalagi, Kemenhub memiliki sekolah pelayaran.
"Di Beliau ini ada politeknik perkapalan, ada politeknik pelayaran, ada 24 sekolah. Saya kira ini satu potensi yang menarik untuk kami sinergikan," jelasnya.
Yang terakhir, Ia meminta Kemenhub untuk mengawasi data pekerja migran yang keluar atau masuk melalui pelabuhan maupun bandara. Ia juga meminta agar kementriannya bisa dimasukkan dalam sistem pengawasan tersebut.
"Orang keluar masuk terutama di pelabuhan, sampai hari ini kita belum bisa kontrol dengan begitu baik. Kami minta tolong supaya kami bisa gabung sistem atau gabung tempat, termasuk di pelabuhan-pelabuhan internasional, Bandara-bandara internasional," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyambut positif permintaan tersebut. Dudy menegaskan, akan bersinergi untuk memberikan perlindungan yang maksimal untuk pekerja migran Indonesia.
"Pada intinya adalah bagaimana kami memberikan perlindungan yang maksimal Kepada para pekerja migran. Apa yang bisa kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai Kementerian Perhubungan Itu kami support," ungkapnya.
Sebagai informasi, diketahui bahwa Kementrian P2MI dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan sinergi kepada beberapa Kementrian. Sinergi dilakukan untuk melindungi pekerja migran dari hal-hal yang tidak diinginkan.
(fa/pr/nm)
RRI
in
Nasional
