Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi digitalisasi pada program bantuan sosial (bansos) usai menemukan bahwa penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, tak terdistribusi dengan merata.
“Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” demikian Ketua DEN melalui Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (3/10/2025).
Tinjauannya itu dilakukan di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas.
Ketua DEN berpendapat desa tersebut merupakan potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.
Ketua DEN mencatat uji coba (pilot project) di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan.
Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.
“Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujar Ketua DEN. Ia pun mengapresiasi sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam mendukung pilot project ini, dalam konteks ini, Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten. Pasalnya, ego sektoral sering menghambat integrasi data.
“Lewat inisiatif ini, kami membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat,” tambahnya.
Ketua DEN pun berjanji untuk memastikan setiap rupiah bansos bisa diterima dengan tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Dengan begitu, manfaat bansos mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat terbawa dan memperkuat perekonomian Indonesia.
“Dari Banyuwangi, mari kita tunjukkan bangsa ini mampu membangun perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan modern,” tutur Ketua DEN.
(ndt/hn/rs)
