Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia guna mewujudkan Generasi Emas 2045.
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan strategic based audit approach sebagai metode pemeriksaan yang berorientasi pada isu-isu strategis serta berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“BPK akan mengawal transformasi sosial melalui pemeriksaan terhadap layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Tujuannya agar pembangunan manusia Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (25/09/2025).
Dalam Rencana Strategis BPK 2025–2029, pemeriksaan tematik pembangunan manusia akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi tingginya angka kematian ibu, prevalensi stunting, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, ketidakakuratan data perlindungan sosial, serta keterbatasan akses layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui pemeriksaan tersebut, Akhsanul berharap BPK dapat berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen pada tahun 2029, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada tahun 2024 menjadi 0,59 pada tahun 2029.
Ia juga menekankan pentingnya rekomendasi BPK agar dapat memberikan dampak nyata bagi pemerintah dan masyarakat.
“Saya berharap rekomendasi BPK dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, desain kebijakan, pola sinkronisasi, serta pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembangunan Manusia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Akhsanul mengimbau agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh entitas terkait, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Dengan langkah strategis tersebut, BPK berharap tata kelola pembangunan manusia di Indonesia semakin kuat sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
Sebelumnya, pada Kamis (04/09/2025) di Kalimantan Barat, Akhsanul juga menyampaikan kepada praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pentingnya kapasitas institusional pemerintahan yang andal sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai bagian dari proyek pembangunan manusia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berkarakter kuat merupakan kunci untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, Akhsanul mengajak para praja muda IPDN menjadi calon pemimpin pemerintahan masa depan yang mampu berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.
Ia menambahkan bahwa BPK turut berperan dalam penguatan kompetensi ASN, tidak hanya sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong reformasi birokrasi melalui berbagai rekomendasi. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kinerja ASN, penyusunan prosedur operasional standar (POS), penataan ulang struktur organisasi, serta peningkatan sinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Akhsanul juga menekankan pentingnya penguatan karakter ASN, termasuk aspek religiusitas, di mana keikhlasan dan kerja keras menjadi fondasi dalam mencapai tujuan tanpa mengambil jalan pintas. Kemandirian, nasionalisme, dan integritas dinilai sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kereligiusan ini sangat penting bagi ASN agar tidak berpikir untuk mengambil jalan shortcut, misalnya setelah lulus IPDN langsung ingin menjadi bupati. Jadi, jangan berpikir shortcut,” tegas Akhsanul.
(ndt/hn/rs)
