Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat menjalin kerja sama peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kepala BPOM menjelaskan, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan peran terhadap UMKM. Diketahui, dalam hal tersebut BPOM berperan mendorong sertifikasi UMKM agar bisa naik kelas.
Menurut Kepala BPOM, saat ini total 66 juta UMKM yang ada di Indonesia. Jika dirinci, UMKM yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat tradisional, jamu-jamuan, dan lain-lain berjumlah sekitar 18 juta.
“Dalam konteks yang poin sekarang, yang real datanya, yaitu 4,7 juta pelaku usaha di bidang obat makanan dan sebagainya,” jelas Kepala BPOM di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/25).
Dalam menjalankan tugas tersebut, dirinya mengaku memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dirinci Kepala BPOM, hanya ada 76 UPT di Indonesia dengan jumlah pegawai 6.700.
Atas hal itu, ia mengajak Polri yang memiliki ratusan ribu personel untuk berkolaborasi. Dengan begitu, UMKM naik kelas akan terwujud dan peningkatan perekonomian nasional bisa dicapai.
“Kita ingin berkolaborasi untuk hal ini, untuk bekerja lebih giat lagi dalam mencapai target tadi karena dengan asumsi kalau UMKM-nya naik kelas, tentu akan mempunyai trigger reward kepada ekonomi nasional kita yang sangat besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolri menyatakan bahwa jajarannya siap membantu BPOM dalam memberikan pendampingan dalam upaya meningkatkan peran UMKM.
“Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan sehingga pencapaian target UMKM bisa bertambah dan UMKM bisa naik kelas. Namun, di sisi lain barang-barang dan jenis-jenis makanan yang diproduksi tetap higienis dan memiliki standar kualitas kesehatan yang terjaga,” jelas Kapolri.