Tribratanews.polri.go.id - Jayapura. Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jayapura hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif RRI Jayapura Pro 1 bertajuk “Polisi Menyapa”, di Studio Pro 1 LPP RRI Jayapura. Kamis (24/07/25).
Dialog yang berlangsung ini menghadirkan dua narasumber utama yakni Kabag Ops Polres Jayapura, AKP Suheryono, S.Sos., M.H. dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Tofir, S.Sos., M.AP. yang dipandu oleh presenter Arul Firmansyah.
Dalam paparannya, AKP Suheryono menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Jayapura saat ini terpantau aman dan kondusif menjelang PSU, yang akan digelar pada 6 Agustus 2025.
AKP Suheryono mengatakan bahwa, terdapat 328 TPS yang telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerawanan: 21 TPS sangat rawan, 298 TPS rawan, dan 9 TPS kurang rawan, dengan titik kerawanan tertinggi berada di Distrik Airu.
“Kami telah menerapkan pola pengamanan khusus dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta unsur TNI. Untuk mendukung pengamanan, 430 personel Polri telah disiagakan dan disebar sesuai tahapan pemilu,” jelas Kabag Ops.
Kabag Ops Polres Jayapura juga bang mengungkapkan bahwa akses transportasi yang sulit di wilayah tertentu, terutama di Airu, menjadi salah satu tantangan utama. Meski demikian, Polres Jayapura tetap menjamin netralitas penuh, termasuk terhadap salah satu pasangan calon yang merupakan pensiunan anggota Polri.
“Polri akan tetap netral dalam setiap proses PSU. Kami juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar menyampaikan pendapat secara sehat dan tidak berlebihan, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” jelas Kabag Ops Polres Jayapura.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Abdul Hamid Tofir menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mendukung penuh pelaksanaan PSU, termasuk dengan mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN. Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang sudah memiliki KTP dan terdaftar dalam DPT, untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, langsung, dan rahasia. Gunakan media sosial secara bijak serta hindari menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” ungkap Abdul Hamid.
Sebagai penutup, kedua narasumber sepakat mengajak masyarakat untuk menjaga situasi yang aman dan damai selama tahapan PSU berlangsung.
“Mari kita bergandengan tangan menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Jayapura dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Jika menemukan informasi mencurigakan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat,” tutup AKP Suheryono.
(pt/pr/rs)
in
Nasional
