Tribratanews.polri.go.id - Jayapura. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar, Polda Papua bersama Polda Papua Tengah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Jumat, (4/7/25)
Dihadiri langsung oleh Kabidkeu Polda Papua, Kombes Pol. Irawan Banuaji, S.I.K., M.Si., yang juga membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya kegiatan rekonsiliasi sebagai bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.
Kombes Pol. Irawan Banuaji menekankan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk nyata pertanggungjawaban Polri terhadap setiap rupiah anggaran negara yang dikelola. Beliau juga menyoroti pentingnya penyesuaian kegiatan dan pencatatan aset, termasuk penyelarasan data hibah dan barang persediaan, guna menghindari perbedaan data dalam laporan keuangan.
“Rekonsiliasi ini bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bentuk tanggung jawab institusi dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan akurat,” ungkap Kombes Pol. Irawan Banuaji.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kemudian masuk ke inti acara berupa pencocokan data antara aplikasi SAKTI dan SIMAK BMN, serta penyusunan laporan keuangan yang mencakup LRA, Neraca, LPE, dan OEM. Selama proses ini, peserta didampingi langsung oleh tim dari Bidkeu Polda Papua untuk memastikan seluruh kendala teknis dapat diatasi dengan baik.
Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi penting bagi masing-masing satuan kerja, terutama dalam penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan pelaporan semesteran serta menyempurnakan data realisasi anggaran semester pertama yang akan menjadi dasar perencanaan anggaran lanjutan.
Melalui kegiatan ini, Polda Papua dan Polda Papua Tengah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sekaligus mendukung proses audit dan evaluasi anggaran oleh instansi eksternal maupun internal Polri.
(pt/pr/rs)
in
Nasional
