Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap kebiasaan sebagian anak dari keluarga kurang mampu yang menulis dengan huruf kecil-kecil demi menghemat penggunaan buku tulis.
Dalam unggahan media sosialnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut keprihatinan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat yang membahas kemajuan program Sekolah Rakyat Merah Putih bersama jajaran kementerian, Selasa (29/7) malam.
"Tadi malam pada saat rapat membahas kemajuan Program Sekolah Rakyat Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan perhatian dan keprihatinan terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sering terpaksa menulis dengan huruf kecil-kecil supaya menghemat buku tulis," ujar Menkeu, Rabu (30/7/2025).
Ia mengatakan Presiden Prabowo bahkan sempat memeriksa tulisan tangannya di buku catatan pribadi saat rapat berlangsung untuk menilai kerapiannya.
"Tadi malam Presiden Prabowo memeriksa tulisan tangan saya. Untung rapi dan baik di buku catatan Menkeu," ujar Menkeu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan hingga pertengahan Juli 2025 sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi dengan lebih dari 9.000 siswa telah diterima.
“Dari total 159 Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjalan tahun 2025, 63 lokasi Sekolah Rakyat sudah mulai beroperasi sejak tanggal 14 Juli 2025, dengan jumlah siswa yang diterima lebih dari 9.000 siswa," ungkap Menkeu.
Ia mengatakan sebanyak 37 sekolah akan diluncurkan pada 1 Agustus 2025 dan 59 lainnya dijadwalkan menyusul pada awal September tahun ini.
Ia menambahkan sebanyak 41 lokasi Sekolah Rakyat lainnya saat ini masih menunggu hasil pendataan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelum tahap pembangunan dilanjutkan.
Program prioritas ini dibiayai melalui APBN 2025 sebesar Rp2,14 triliun dan alokasi anggaran diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2026 seiring dengan perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diberikan.
“Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang, sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” terang Menkeu.
(ndt/hn/rs)
