Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan membangun 2.603 rumah bagi penyintas banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita, ya, di Sumatra Barat, di Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” terang Menteri PKP, Rabu (17/12/2025).
Ia menegaskan dua ribuan rumah tersebut merupakan hunian tetap, bukan hunian sementara. Menteri PKP menjelaskan pembangunan hunian tetap akan dimulai bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa menghambat kecepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Pihaknya telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden agar regulasi tidak menjadi penghalang negara dalam membantu rakyat.
Untuk itu, Kementerian PKP mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan tapi juga cepat. Karena itulah arahannya (Presiden) kepada kami,” tegas Menteri PKP.
Terkait lokasi relokasi, Menteri PKP menyebut sejumlah lokasi telah diusulkan dan terus diklasifikasi berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta kelayakan sosial-ekonomi.
“Rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah begitu, ya. Jadi juga pikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, ya. Pikirkan tempat bekerja orang tuanya, bagaimana ke pasar. Jadi ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” kata Menteri PKP.
Ia mengatakan pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya.
“Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” tutur Menteri PKP.
(ndt/hn/rs)
