Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat langkah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, S. HUT, MP., turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Kabupaten Rokan Hilir.
“Kami sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Namun demikian, perlu ada peningkatan intensitas pemadaman api agar karhutla di Rokan Hilir ini terselesaikan dalam waktu secepatnya,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Kamis (24/7/25).
Langkah peninjauan ini dilaksanakan menyusul lonjakan titik panas (hotspot) di Rokan Hilir yang mencapai 354 titik. Dengan 9 firespot aktif per 20 Juli 2025, menjadikan wilayah ini sebagai daerah dengan kejadian karhutla tertinggi di Provinsi Riau.
Menteri LH, juga melakukan pantauan udara meliputi kawasan-kawasan rawan seperti Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam. Lalu Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.
"Dari pengamatan, kebakaran terpantau melanda lahan gambut yang sangat kering dengan akses minim terhadap sumber air. Titik api juga ditemukan pada hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang rentan terhadap penyebaran api secara masif," ujarnya.
Menanggapi situasi ini, KLH/BPLH memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons.
Sebagai bagian dari aksi darurat, sebanyak lima helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 594 sortie pengeboman air telah dilakukan dengan total volume 2.376.000 liter.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025 dengan target wilayah Rokan Hilir dan sekitarnya. Pemerintah daerah juga diimbau untuk mempercepat langkah pemadaman dengan keterlibatan aktif dari tingkat tapak.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengakhiri munculnya bahaya asap yang ada di Rokan Hilir. Kami akan segera menghubungi Kepala BNPB untuk segera mengirimkan bantuan pemadaman," jelasnya.
(fa/hn/rs)