Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Arifah menyoroti dua persoalan utama, yaitu minimnya data terpilah anak di tingkat desa dan tingginya angka kekerasan.
Dalam dialog bersama pihaknya menerima laporan bahwa pendataan di tingkat desa masih sangat terbatas. Anak-anak hanya dikelompokkan secara umum tanpa pemisahan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, maupun status disabilitas.
“Data yang tidak terpilah menyulitkan pemerintah merancang kebijakan yang responsif dan tepat sasaran. Kita butuh pembaruan sistem pendataan yang kolaboratif lintas sektor, agar perlindungan terhadap anak tidak hanya retoris,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Senin (26/5/25).
Kepala Dinas PPPA Sulawesi Selatan, Andi Marni, menjelaskan bahwa kendala utama dalam pendataan di desa. Dikarenakan belum adanya instruksi teknis yang jelas dari kementerian/lembaga pusat, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan SDM dan anggaran.
Selain memantau sistem pendataan, Menteri PPPA juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para korban kekerasan. Para korban terdiri dari dua perempuan dewasa dan tiga anak.
Dua korban dewasa, AAK (24) dan AUM (19), merupakan korban kekerasan seksual. Sementara korban anak-anak meliputi PS (11) korban kekerasan seksual, SZ (10) dan DIP (9) korban KDRT berupa penganiayaan berat.
“Kami hadir untuk mendengar langsung dan memastikan bahwa para korban mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan yang layak. Negara harus hadir memberi perlindungan dan keadilan,” ujarnya.
Kelima korban saat ini masih memerlukan pendampingan lanjutan dari UPTD PPA. Terutama untuk pemulihan psikologis dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
(fa/hn/rs)
RRI
in
Nasional
