Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) berpotensi memperkuat bias sosial dan memperlebar kesenjangan jika tidak dikembangkan dan diadopsi secara beretika dan kritis.
“Ini mengingatkan kita bahwa tanpa pendekatan yang hati-hati, AI justru bisa memperlebar jarak dan memperkuat bias yang selama ini kita perbaiki,” ujar Menkomdigi, Kamis (24/7/2025).
Ia menyoroti perkembangan teknologi AI saat ini sangat cepat, bahkan melampaui ekspektasi sebagian besar orang.
Namun, sebagian besar sistem AI yang digunakan saat ini dikembangkan di negara-negara global utara, dengan data dan logika yang belum tentu sesuai dengan konteks sosial dan budaya di ASEAN, khususnya Indonesia.
Hal ini berisiko memperkuat bias dan ketimpangan yang telah lama coba dikoreksi di dalam masyarakat.
Akibatnya, muncul persoalan yang disebut alignment problem yakni ketika teknologi AI tampak seolah objektif namun justru bertentangan dengan nilai moral.
Menkomdigi mencontohkan sistem COMPAS di Amerika Serikat yang digunakan untuk menilai risiko residivisme namun justru dinilai memperkuat bias terhadap kelompok tertentu.
"Alih-alih netral, sistem ini ditengarai justru mengabadikan bias terhadap warga kulit hitam,” katanya.
Menkomdigi menekankan bahwa pembangunan manusia di era AI menjadi sangat penting, bahkan setara urgensinya dengan pembangunan infrastruktur digital.
Oleh karena itu, lanjut dia, pendekatan berbasis nilai lokal, etika, dan kesadaran kritis perlu dikedepankan agar AI tetap menjadi alat bantu, bukan penguasa atas manusia.
“Oleh karena itu, poinnya adalah pembangunan manusia di era AI menjadi lebih penting atau paling tidak sama penting dari pembangunan infrastruktur digital di era ini. Kita perlu mendorong kesadaran kritis, pengetahuan etis, kearifan lokal agar AI yang kita adopsi tetap menjadi alat dan bukan penguasa manusia,” ujar Menkomdigi.
(ndt/hn/rs)
