Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap HAM.
Menko Yusril mengatakan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam karena mencakup hukum tata negara dan administrasi negara.
"Penyelesaian isu-isu ini menjadi tanggung jawab aparat struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan," jelas Menko Yusril, Selasa (25/2/2025).
Ia juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang kerap terjadi di banyak wilayah.
Menko Yusril menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah.
Terakhir, Menko Yusril menegaskan delapan aset penting terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, serta pembangunan di bidang HAM dan hukum.
(ndt/hn/nm)
