Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing.
Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi konflik wilayah yang berpotensi mengganggu implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Saya menitipkan beberapa pesan penting bagi para kepala daerah, untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing," tegas Menko Polhukam, Kamis (7/11/24).
Menurut Menko Polhukam, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik di daerah yakni meningkatkan sinergisitas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan sinergisitas yang baik, ia yakin seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah.
Kedua, Menko Polhukam menjelaskan kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selanjutnya, langkah ketiga yang harus diambil yakni berhati-hati dalam membuat kebijakan sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik. "Contohnya di dalam penentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota yang melibatkan tripartit dalam hal ini adalah pengusaha, buruh, dan pemerintah," ujar Menko Polhukam.
Langkah selanjutnya yakni kepala daerah harus memastikan layanan publik yang disediakan pemerintah daerah harus adil dan merata untuk masyarakat.
"Kemudian yang kelima melaporkan dengan data yang benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," jelas Menko Polhukam.
Ia melanjutkan, ke lima unsur ini harus dijalankan dengan baik dan konsisten demi menciptakan situasi yang kondusif di daerah. Dengan situasi daerah yang kondusif, Menko Polhukam yakin kepala daerah akan dengan mudah menjalankan program kerakyatan Astacita di wilayah masing-masing.
Tidak lupa Menko Polhukam juga mengingatkan para kepala daerah untuk melibatkan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah tersebut.
"Mereka (masyarakat) akan mendukung dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas di daerah masing-masing," jelas Menko Polhukam.
(ndt/hn/nm)
