Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada 2024.
Ia menjelaskan stabilitas politik, hukum, dan keamanan memengaruhi pelaksanaan pilkada, yang tahapannya telah berlangsung saat ini.
"Untuk dapat mewujudkan pilkada yang aman dan damai, tentunya yang harus benar-benar dijaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan ini sangat penting dan utama,” ungkap Menko Polhukam, Rabu (21/8/24).
Demi menjaga stabilitas itu, Menko Polhukam menekankan tiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“KPU beserta pengawas, yaitu Bawaslu, kemudian DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan lembaga non-Bawaslu harus on the track,” ujar Menko Polhukam.
Kemudian, penyelenggara pemilihan juga harus memastikan setiap pemilih mendapatkan hak pilihnya, menjaga integritas serta bertindak netral. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menko Polhukam menginstruksikan kementerian/lembaga terkait di antaranya untuk menjamin ketersediaan anggaran, mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mendukung ketentraman serta ketertiban umum.
Menko Polhukam juga menginstruksikan jajaran TNI/Polri untuk memberikan dukungan keamanan serta menjaga netralitas. Kemudian kepada peserta pemilihan, Menko Polhukam meminta mereka taat prosedur, tidak curang, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terakhir untuk masyarakat, publik diminta untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif dan tertib, serta ikut mengawasi pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
(ndt/hn/nm)
