Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pentingnya pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menerapkan kebijakan pencegahan bencana ketika merancang pembangunan.
Menurutnya, pembangunan harus menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana, bukan justru menjadi pemicu bencana baru.
Oleh karena itu pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan pembangunan agar tidak menambah kerentanan masyarakat terhadap bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi yang mendominasi di Indonesia.
"Satu isu penting yang kami mohon untuk menjadi perhatian adalah pencegahan bencana, bagaimana ketahanan kita terhadap bencana," ujar Menko PMK, Jumat (27/6/2025).
Ia menegaskan setiap pembangunan tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan risiko bencana.
"Pembangunan itu harus dirancang untuk mengurangi bencana, bukan untuk menambah bencana. Kalau ada pembangunan yang menambah bencana, berarti ada masalah dalam perencanaan dan di pembangunan itu sendiri," ungkap Menko PMK.
Sebagai contoh konkret, Menko PMK menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang kerap kali menjadi penyebab banjir karena tidak disertai dengan sistem drainase yang baik atau menutup saluran air yang ada.
“Jangan sampai membangun jalan malah menimbulkan bencana banjir, ini tidak boleh terjadi. Kita harus pastikan pembangunan memperkuat wilayah, bukan melemahkan," ucapnya.
Ia juga mengemukakan bahwa sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang semakin terasa nyata akibat dampak perubahan iklim yang menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan berdampak luas terhadap berbagai sektor, utamanya pertanian dan kesehatan masyarakat.
"Perubahan iklim ini mempunyai implikasi yang luar biasa terhadap bencana, terutama pada sektor pertanian yang mengganggu produksi pangan, bahkan juga berdampak terhadap meningkatnya penyakit," tutur Menko PMK.
Menko PMK pun meminta seluruh kepala daerah untuk aktif mengambil peran dalam membangun sistem ketahanan wilayah yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap bencana juga perlu terus dijalin.
"Oleh karena itu, mohon kepala daerah menyampaikan kepada Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan seluruh aparat, karena pencegahan bencana merupakan faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan," kata Menko PMK.
(ndt/hn/rs)
Antara
in
Nasional
