Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menopang berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah.
"Kami memberikan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah," ujar Menkeu Sri Mulyani, Jumat (16/8/24).
Program perlinsos di antaranya termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang masing-masing menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 18,7 juta KPM. Kemudian, juga ada anggaran untuk sektor pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sektor kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).
Baca Juga: Gelar Jumat Curhat, Kabidhumas Polda NTT Bahas Solusi Masalah Lalu Lintas dengan Warga
"Itu bansos yang kurang lebih dinikmati kelompok miskin, tapi APBN juga memberikan bantuan dalam bentuk subsidi," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Bantuan subsidi diberikan guna membuat harga barang menjadi lebih rendah, terutama bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram. Dengan begitu, daya beli masyarakat dapat terjaga.
"Subsidi itu memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya, semua masyarakat miskin, menengah, dan kaya menikmati subsidi tersebut," terang Menkeu Sri Mulyani.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sejumlah kelompok, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Bendahara Negara menyebut insentif ini dinikmati pada kelompok kelas menengah hingga atas.
Sepanjang 2015-2023, pemerintah telah menggelontorkan dana perlinsos sebesar Rp3.127,6 triliun. Menurut Menkeu Sri Mulyani, dana tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,03 persen, tingkat ketimpangan atau rasio gini turun dari 0,406 menjadi 0,379, dan pengangguran turun dari 5,9 persen menjadi 4,82 persen.
(ndt/pr/nm)
