Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan sinergi 7 elemen pendukung keberhasilan Pilkada Serentak 2024.
Adapun 7 elemen tersebut terdiri dari penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-Bawaslu), pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), partai politik (Parpol) dan pasangan calon (Paslon), media/pers, serta masyarakat.
“(Election) itu adalah orkestra dari berbagai elemen yang bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dengan baik, itu yang selalu saya sampaikan. Paling tidak ada 7 elemen, penyelenggara sendiri yaitu KPU, kemudian pengawas baik yang formal Bawaslu, DKPP, juga ada lembaga-lembaga yang mengawasi di luar formal, NGO, dan lain-lain,” ungkap Mendagri Tito, Selasa (20/8/24).
Selain itu, Mendagri Tito juga mengungkapkan peran penting KPU dan KPU Daerah (KPUD) yakni mampu membuat perencanaan dan aturan untuk menyelenggarakan pemilu atau pilkada secara demokratis, jujur, adil, dan transparan.
Menurutnya, peran penyelenggara Pemilu dalam merencanakan, mengeksekusi, dan melaksanakan tersebut mudah diucapkan tetapi sukar dilaksanakan.
“Paling penting sekali dari 7 itu adalah peran dari penyelenggara, KPU dan KPUD. Dulu di zaman Orde Baru penyelenggaranya adalah pemerintah, Kemendagri yang menyelenggarakan. Dan kemudian setelah ada reformasi dibuat adanya penyelenggara sendiri, terpisah dari pemerintah, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang memiliki jajaran sampai ke bawah,” ujar Mendagri Tito.
Kemudian, Mendagri Tito menekankan agar petugas KPUD mampu menjaga netralitas, terutama di daerah-daerah rawan. "Saya mohon dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini dan juga Bawaslu jangan segan-segan untuk mengambil tindakan termasuk DKPP,” pinta Mendagri Tito.
Mendagri Tito berharap Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan baik. Ia juga berpesan kepada petugas KPUD untuk segera melaporkan masalah sensitif dan berpotensi konflik kepada aparat keamanan, sebelum masalah meluas dan menimbulkan kegaduhan.
Hal ini bertujuan agar masalah tersebut bisa diantisipasi melalui kerja sama dengan pihak terkait, termasuk aparat keamanan.
“Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya tidak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru (kasih tahu) aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya. Padahal sebetulnya bisa dicegah,” pungkas Mendagri Tito.
(ndt/hn/nm)
