Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan baik.
"Kami melihat selama pemerintahan Presiden Jokowi, secara umum penegakan hukum sangat baik. Siapa saja yang melanggar hukum, diproses secara hukum tanpa tebang pilih, termasuk Ketua KPK," ujar Direktur Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/11/23).
Alhasil, Direktur Edi menilai, tudingan yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi dengan menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak berjalan baik, merupakan hal yang tidak beralasan.
Baca Juga: Polisi Berhasil Menangkap Sindikat Penipuan Minyak Goreng Asal Lampung
"Kami melihat dalam pemerintahan Jokowi justru ketegasan aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam penegakan hukum sangat dirasakan," jelas Direktur Edi.
Dalam institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum sangat baik dan kerap diapresiasi masyarakat.
Menurut Direktur Edi, berbagai kasus besar termasuk melibatkan jenderal yang melanggar hukum diproses secara hukum dan tanpa pilih kasih sehingga banyak diapresiasi masyarakat.
"Kasus-kasus besar yang banyak ditangani Polri melibatkan jenderal polisi antara lain kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo, kasus narkoba oleh Teddy Minahasa dan kasus suap oleh Napoleon Bonaparte dan lainnya," ujar Direktur Edi.
Saat ini, Polda Metro Jaya bersama Badan Reserse Kriminal Polri kembali membuktikan komitmennya dengan menetapkan Ketua KPK sebagai tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo.
"Kita apresiasi komitmen penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri," tutup Direktur Edi.
ndt/hn/nm
