Tribratanews.polri.go.id-Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan dalam penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya mengandalkan peran aparat keamanan dan bupati setempat. Namun butuh campur tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk menyelesaikan masalah di Intan Jaya tersebut.
"Kami berharap tidak hanya Bupati yang menangani, harus ada peran dari DPRP, Pemprov Papua, turun dong, datang dan ajak (masyarakat) bicara," ungkap Kapolda Papua, Senin (15/2/21).
"Kalau kami aparat yang bicara, masyarakat sudah apriori dan kemudian pendekatannya pasti dengan imbauan. Tapi, kalau tidak mau pasti kami jalankan peran dan fungsi kami, karena buktinya anggota jadi korban terus," sambung Irjen Pol. Paulus.
Mantan Kapolda Sumut itu mengatakan, persoalan di Kabupaten Intan Jaya karena dipengaruhi adanya akumulasi kekecewaan sekelompok masyarakat pada Pilkada 2017.
Oleh karena itu, meskipun kepala daerah saat ini sudah berusaha merangkul mereka yang kecewa dalam Pilkada tersebut, namun, dianggap masih kurang efektif.
"Saya lihat mereka (Pemkab) terkendala, Intan Jaya itu kemungkinan besar ada rentetannya dengan Pilkada karena ada amarah kekecewaan yang memang tersimpan di dalam sanubari masyarakat Intan Jaya, saya paham itu," jelas Kapolda Papua.
"Saya pikir pemerintahan yang sekarang sedang mencoba merangkul mereka-mereka yang jadi saingan saat Pilkada, tapi mungkin ada bagian yang belum sehingga kelompok ini terus memunculkan amarah-amarah itu," tambah Kapolda Papua.
Seperti diketahui, kondisi keamanan di daerah Intan Jaya masih terus memanas hingga saat ini. Kelompok kriminal bersenjata ( KKB) selalu melakukan penembakan baik kepada warga sipil maupun kepada aparat TNI-Polri.
Terakhir, seorang anggota TNI dari Yonif 400 Rider bernama Prada Ginanjar gugur akibat kontak senjata dengan KKB pada Senin (15/2/21) pagi. (ng/bq/hy).
