Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menginstruksikan kepada seluruh BPBD se-Indonesia agar segera melaksanakan lima tahapan siaga darurat banjir dan tanah longsor pada periode libur Natal 2023 dan Tanah Baru 2024.
"Hal ini mengingat beberapa daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada musim hujan tahun ini," ujar Kepala BNPB Suharyanto, Kamis (21/12/23).
Instruksi Kepala BNPB kepada BPBD yang pertama adalah untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh unsur forkompimda dan relawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan alat perangkat, personil, dan anggaran dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.
Baca Juga: Polres Metro Jaktim Gelar Apel Pasukan Ops Lilin Jaya 2023
Lebih lanjut, Kepala BNPB Suharyanto juga meminta BPBD khususnya yang berada di daerah dengan potensi bencana hidrometeorologi basah tahunan untuk segera mengantisipasi dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat agar upaya kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi bisa dioptimalkan.
"Jika bencana sudah terjadi segera tetapkan status Tanggap Darurat, namun kita bisa mengantisipasi sebelum bencana terjadi. Untuk itu, daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami bencana hidrometeorolgi basah bisa mengeluarkan surat siaga darurat," ujar Kepala BNPB Suharyanto.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui BPBD untuk mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Hal ini menjadi penting agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana maka penanganan darurat sudah siap dan bisa segera dilaksanakan. Berkas permohonan bantuan dan anggaran dapat diajukan kepada Kepala BNPB selambatnya pada Jumat (22/12) pukul 16.00 WIB.
"Silakan kepada BPBD untuk mengajukan bantuan siaga darurat seperti perlengkapan bahkan anggaran. Untuk persiapan banjir bisa mengajukan pompa atau perahu karet atau perahu fiberglass, kalau bisa besok sudah masuk," jelas Kepala BNPB Suharyanto.
Terakhir, Kepala BNPB menginstruksikan pemerintah daerah terkait operasional mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, antara lain penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi dan lainnya.
"Saya yakin di akhir tahun ini persediaan logistik penanganan bencana sudah banyak yang menipis, oleh karena itu kita laksanakan rapat ini agar Kalaksa bisa segera menghitung kebutuhan apabila terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di masing-masing daerah," tutup Kepala BNPB Suharyanto.
(ndt/pr/nm)
