Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Pemerintah memastikan hak asasi manusia (HAM) akan tetap dijamin selama proses Pemilu 2024. Oleh karenanya Kementerian Hukum dan HAM beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi.
“Kami merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai, sejuk, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila,” jelas Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dhahana Putra dikutip dari Antara, Jumat (13/10/23).
Ia mengatakan, Ditjen HAM memiliki peran konkret dalam menangani isu terkait diskriminasi HAM, utamanya menjelang pesta demokrasi. Oleh karenanya, pertemuan bersama dengan komisioner KPU penting dilakukan untuk mencegah pelanggaran perlindungan HAM pada saat pemilu, karena ujaran kebencian atau hate speech di media sosial bisa beredar dengan sangat cepat.
Baca Juga: BMKG: Krisis Air Dipicu oleh Perubahan Iklim
"Apalagi tahun politik dan juga akan dilaksanakan proses pemilu. Itulah yang kita jaga bahwa koridor negara Indonesia dan juga nilai Pancasila harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, dalam satu hari, Ditjen HAM Kemenkumham menerima rata-rata 10 pengaduan terkait dengan pelanggaran HAM yang disampaikan melalui pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas. Tak menutup kemungkinan, akan lebih banyak aduan saat Pemilu 2024 berlangsung.
Ditegaskannya, Ditjen HAM juga akan kembali menyampaikan berbagai hal atau masalah pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilu kepada KPU.
(ay/pr/nm)
