Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) naik tiga kali lipat usai sistem pencairan anggaran tak lagi menggunakan metode reimburse.
Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, pencairan anggaran MBG menggunakan sistem reimburse hingga April 2025, dengan pembayaran dilakukan terhadap tagihan belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Setelah April, mereka (Badan Gizi Nasional/BGN) bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kami bayar. Kalau lihat realisasi, sekarang sudah mulai cepat. Sejak Juni, Juli, Agustus, ke September, ini naik tiga kali lipat,” jelas Dirjen Astera, Jumat (3/10/2025).
Dirjen Astera menjelaskan perubahan sistem itu mempertimbangkan tren realisasi penyaluran anggaran yang terbilang lambat pada awal tahun.
Pemerintah pun mengevaluasi sistem pembayaran, hingga akhirnya metode berubah menjadi pemberian dana di awal dari anggaran yang diusulkan.
Efektivitasnya tercermin pada realisasi anggaran MBG yang telah mencapai Rp20 triliun yang disalurkan melalui 13 ribu SPPG kepada 30 juta penerima.
Realisasi itu meningkat pesat dari laporan terakhir pada konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Senin (22/9), angkanya sebesar Rp13 triliun untuk 22,7 juta penerima dan dilayani oleh 7.644 SPPG untuk catatan terakhir hingga 8 September 2025. Nilai realisasi itu setara dengan 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun.
“Jadi, percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan setelah bulan April,” ujar Dirjen Astera. Kemenkeu menyatakan alokasi anggaran MBG akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.
Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
(ndt/hn/rs)
