Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Kesehatan RI melakukan percepatan eliminasi penyakit malaria di Provinsi Papua melalui sejumlah program intervensi yang melibatkan peran pemerintah daerah dan lintas sektor.
"Tahun ini Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, berhasil mengeliminasi malaria untuk yang pertama di tanah Papua. Saya minta tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi kabupaten/kota yang mengikuti seperti Sorong Selatan," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Berdasarkan data Kemenkes per 2022, masih terdapat lima kabupaten dengan kasus positif malaria terbanyak di Papua, yakni Mimika sebanyak 77.379 kasus, Kota Jayapura 27.436 kasus, Jayapura 17.676 kasus, Yakuhimo 12.099 kasus, dan Keerom 10.804 kasus.
Maxi mengatakan intervensi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus malaria dapat dilakukan dengan meningkatkan surveilans lewat pelibatan analis, bidan, dan dokter.
Pemda juga didorong untuk melakukan mass blood survey (MBS) dan indoor residual spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, hingga pembentukan kader malaria untuk pemantauan situasi.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Minta Umat Beragama Ikut Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024
MBS adalah upaya pencarian dan penemuan penderita malaria yang dilakukan melalui survei malaria pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis. Sementara IRS adalah praktik penyemprotan insektisida pada dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria.
Kemenkes juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya penyelidikan epidemiologi penyakit malaria di lingkungan mereka.
"Kemenkes berkomitmen untuk membantu Pemda membentuk tim advokasi dan penilaian mandiri, menindaklanjuti hasil penilaian pelatihan entomolog, dan on the job training ahli teknologi laboratorium medik," tegas Maxi.
Menurut Maxi jumlah kasus malaria di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Selain Papua, juga ada provinsi lain di timur Indonesia yang berkontribusi pada angka kasus nasional, antara lain Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Hampir 89 persen kasus malaria masih ada di wilayah-wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dan lintas sektor diperlukan untuk mendorong percepatan eliminasi malaria," ujar Maxi.
Untuk itu, Maxi meminta kepada pemerintah daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, untuk segera mengejar eliminasi malaria.
“Harapan kami malaria di Indonesia betul-betul bisa dikendalikan, khususnya di wilayah timur. Kami harapkan tentu peran daripada bupati, walikota, dan juga gubernur untuk mendorong daerah melakukan percepatan eliminasi malaria,” katanya.
(ndt/hn/um)
