Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan kebijakan pendidikan darurat adaptif guna memastikan pembelajaran tetap berlangsung secara bertahap dan aman usai bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda dalam menghadapi dampak bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Rabu (17/12/2025).
Berdasarkan data hingga 8 Desember 2025, ia mengatakan pelaksanaan pembelajaran di Aceh telah berlangsung sebagian di sebagian besar daerah terdampak, dengan tiga kabupaten/kota yaitu Pidie, Subulussalam, dan Lhokseumawe, telah kembali melaksanakan pembelajaran secara penuh.
Di Sumatra Barat, lanjutnya, hampir seluruh daerah terdampak mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025.
Sementara itu, untuk wilayah Sumatra Utara, Mendikdasmen mengatakan beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga masih melaksanakan pembelajaran secara bertahap, sedangkan daerah lainnya telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.
Sebagai bentuk penanganan pendidikan pada situasi darurat, Kemendikdasmen menjalankan tahapan yang berkelanjutan, dimulai dari aktivasi pos pendidikan, fasilitasi sekolah darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Pada fase awal, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan satuan pendidikan, serta pengelolaan dan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan posko utama dan pos pendidikan nasional, disertai pemantauan layanan pendidikan di daerah terdampak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujar Mendikdasmen.
Selanjutnya, pihaknya memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran melalui pendirian ruang kelas sementara dan distribusi perlengkapan pembelajaran bagi peserta didik, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi di sekolah darurat.
Pihaknya juga memberikan dukungan psikososial bagi guru dan siswa, di samping pelatihan bagi pendidik dan relawan yang juga diberikan untuk memastikan proses belajar berlangsung secara aman dan bermakna.
Sementara memasuki tahap pemulihan, pihaknya memfokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan, pemulihan proses dan kesiapan pembelajaran siswa, pemberian dukungan khusus bagi guru dan peserta didik terdampak, serta penguatan satuan pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.
Dalam aspek pembelajaran, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang disesuaikan secara bertahap sesuai fase pemulihan.
Pada masa tanggap darurat hingga tiga bulan, pembelajaran difokuskan pada kompetensi minimum esensial, seperti literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial, dengan metode pembelajaran adaptif dan asesmen yang sangat sederhana.
Kemudian memasuki fase pemulihan dini, kurikulum dikembangkan secara lebih fleksibel dan kontekstual melalui integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran, penyesuaian jadwal dan pendekatan pembelajaran sesuai kondisi siswa, serta penerapan asesmen transisi yang menekankan perkembangan belajar dan sosial-emosional.
Pada tahap pemulihan lanjutan, pendidikan kebencanaan diintegrasikan secara permanen ke dalam pembelajaran disertai penguatan kualitas, inklusivitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi pendidikan.
(ndt/hn/rs)
