Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan pengendalian inflasi menjadi tugas utama bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Pengendalian inflasi harus menjadi kunci dan menjadi tugas utama kita untuk bersama-sama kita kendalikan sama seperti pada saat kita mengendalikan COVID-19," ujar Agus Fatoni dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Agus menuturkan jika seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bersatu padu mengendalikan inflasi, maka akan memberikan dampak positif dan signifikan seperti yang dialami dan dihadapi saat ini, yakni mampu mengendalikan inflasi.
Oleh karenanya, ke depan, sinergi, kolaborasi, koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan harus terus-menerus diperkuat.
"Kita tahu inflasi berdampak di semua negara. Di beberapa negara inflasi cukup tinggi dan kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang baik, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dan masyarakat, inflasi di Indonesia cukup terkendali," terang Agus.
Menurut Agus, semua pihak perlu fokus dalam penanganan inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga harus fokus dan terus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai.
Baca Juga: Kala Prof. Kiki Sentil Polisi yang Suka Marah Saat Gelar Tak Disebut
Selain pengendalian inflasi menjadi prioritas bersama, Agus mengatakan ada beberapa solusi lain yang bisa dilakukan bersama dalam pengendalian inflasi, yakni pemerintah perlu melakukan komunikasi publik untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana menangani inflasi.
"Sosialisasi di masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat juga tahu bahwa inflasi itu ada, inflasi itu juga bisa berdampak ke masyarakat. Perlu ada komunikasi publik yang baik, tetapi tidak harus membuat masyarakat panik," ujar Agus.
Kemudian, yang perlu dilakukan adalah mengaktifkan TPID untuk terus bergerak melakukan koordinasi dan sinergi, mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan di daerah untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas ke kepala daerah, dan memberikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang tidak mampu.
Solusi pengendalian inflasi juga termasuk melakukan gerakan penghematan energi seperti di perkantoran dan rumah tangga, gerakan tanam pangan cepat panen, kerja sama antardaerah, intensifikasi jaring pengaman sosial, serta Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia diminta mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.
Jaring pengaman sosial bisa bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga, Anggaran Bantuan Sosial, Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum, dan Bantuan Sosial Pusat.
"Perlu juga kami bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dan pemerintah provinsi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan seluruh jajaran terus memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergi bersama-sama mengatasi inflasi," tutup Agus.
(ndt/hn/um)
