Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus memastikan ketersediaan anggaran dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"Kesuksesan Pemilu 2024 memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa," ujar Yusharto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/6/23).
Mulai dari penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Baca Juga: Kapolri Serukan Polri Siap Jadi Organisasi Modern yang Tidak Antikritik
Penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan-nya dengan penuh integritas.
"Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang," jelas Yusharto.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Yusharto menyatakan agar menyusun produk legislasi yang adil. Kemudian media atau pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas), dan masyarakat diharapkan menjauhi hoaks dan mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai.
"Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul akibat politik elektoral," ujar Yusharto.
(ndt/hn/um)
