Tribratanews.polri.go.id - Palangkaraya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, menghadiri Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (23/4/24).
Dalam rakor yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, tersebut, juga dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama, Sekda Prov. Kalteng, dan unsur Forkopimda serta diikuti seluruh pejabat Bupati dan PJ. Bupati se- Kalteng.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan Sinergitas dan Penguatan Pencegahan Korupsi di wilayah Kalteng yang dilaksanakan kali ini.
Baca Juga: Masa Depan Air Global Ditentukan di Bali
"Harapannya semua pemangku kebijakan dapat mengelola anggaran negara dengan sebaik-baiknya, jauhkan perilaku korupsi, karena uang tersebut bukan uang nenek moyang kita, dan kegiatan ini sangat baik untuk menyatukan langkah dan persepsi sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng. Guna mewujudkan tata kelola yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Kapolda.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol. Erlan Munaji menambahkan, bahwa dalam rakor tersebut, disampaikan juga beberapa penekanan Wagub Kalteng diantaranya, meningkatkan koordinasi antar pihak, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi di wilayah Kalteng.
Kabidhumas Polda Kalteng menambahkan Wagub juga berpesan agar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua pihak, untuk menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan, dan bersinergi, bekerja sama, serta berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.
Lebih dalam, Kabidhumas Polda Kalteng menyampaikan bahwa dalam rakor ini Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama juga menyampaikan terkait tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng.
"Salah satunya, yaitu kurang kuatnya komitmen pemberantasan korupsi yang dilihat dari data penanganan perkara korupsi dengan area yang masih memiliki risiko tinggi terdapat dalam pengadaan barang dan jasa," tuturnya.
Sebagai informasi, dalam rakor ini juga turut dirangkaikan dalam kegiatan rapat pengadaan barang dan jasa (PBJ) di wilayah Kalteng.
(mz/hn/nm)
