Tribratanews.polri.go.id – Kerinci. Siap Amankan Pilkada 2020, Kapolda Jambi, Irjen Pol. A Rachmad Wibowo, S.I.K., memimpin Pengarahan Bersama Personel BKO Brimob Sumsel, Polres Kerinci dan Kodim 0417 Kerinci, Minggu (29/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kabinda Jambi, Brigjen Pol. Irawan David Syah, Kasi Log Korem 042/Gapu, Para pejabat Utama Polda jambi, dan Kapolres Kerinci.
Saat ini Polda Jambi tengah menyiagakan personil, baik di Bawaslu, KPU, maupun tempat pemungutan suara. Pengamanan Pilkada serentak di Jambi, akan menerjunkan aparat gabungan mulai dari TNI/ Polri, Satpol-PP dan Linmas.
Kapolda Jambi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas baik personel TNI maupun Polri, selama proses menuju Pilkada 9 Desember mendatang.
“Saya sudah mendengar masukan dari bapak Kapolres kepada tim tentang situasi di Kerinci ada hal-hal yang perlu kita kasih warna tebal untuk kita antisipasi supaya itu tidak terjadi gesekan di masyarakat dan saya bersama bapak Kabinda dan Kolonel Inf Budi yang mewakili Danrem 042/Gapu mulai dari tadi pagi kita sudah melaksanakan kunjungan kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama para Depati, tokoh ulama pemuda yang kita temui dan kita serap informasinya apa maunya mereka” ungkap Kapolda Jambi.
Selain memberikan semangat, Kapolda juga mengecek sejumlah perlengkapan untuk personel pengamanan yang sedang menjalankan tugas. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, Kapolda Jambi memberikan pengarahan kepada Personel BKO Brimob Sumsel, Polres Kerinci dan Kodim 0417 Kerinci terkait pengamanan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.
“Pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana, saat pilkada tahun ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19. Sehingga semua pihak harus tetap mentaati Protokol Kesehatan (Prokes). Jangan sampai ada klaster pilkada yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru,” imbau Kabid Humas Polda Jambi.
Semua peserta pilkada, mulai paslon, pendukung dan juga masyarakat hingga petugas PPK dan PPS yang ada TPS (Tempat Pemungutan Suara). Semua bisa mematuhi prokes, hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
(fa/bq/hy)
