Tribratanews.polri.go.id - Bogor. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol. Ahmad Dofiri mematahkan argumen Habib Rizieq Shihab maupun tim dokter sang pemimpin Front Pembela Islam yang menolak diperiksa dengan alasan hak privasi saat dia dirawat di Rumah Sakit Ummi, Bogor.
Kapolda menjelaskan, berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang tentang Kesehatan, semua orang, termasuk Habib Rizieq, memang memiliki hak untuk menolak. Namun, dalam ayat 2 di pasal yang sama ditegaskan, hak menerima atau menolak tidak berlaku jika menyangkut penyakit menular.
“Kita lihat di ayat duanya: hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa, lihat huruf a-nya, pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular luas ke masyarakat. Jadi, jelas," ujar Kapolda Senin, 30 November 2020.
Pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia dan dunia sekarang, dia mengingatkan, tergolong penyakit yang cepat menular sehingga wajar aparatur pemerintah berupaya memastikan penanganan dan pemeriksaan yang tepat untuk mencegah penularan. Begitu pula terhadap Habib Rizieq.
“Pasal 57 lebih tegas lagi: setiap orang memang berhak atas rahasia kondisi kesehatan tetapi di ayat dua mengatakan hak terkait dengan rahasia kondisi kesehatan tadi tidak berlaku dalam hal huruf a, disebutkan dalam perintah Undang-Undang, huruf c disebutkan terkait dengan kepentingan masyarakat," terang Kapolda.
"Satgas COVID-19, jelas, bagaimana pun, kepentingan atau keselamatan masyarakat [adalah] hukum yang tertinggi. Maka kemudian bagaimana Satgas COVID-19 berkepentingan untuk mengambil langkah itu," terang Irjen Pol. Ahmad Dofiri.
