Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ir. Bambang Susantono, MCP., MSCE., Ph.D., mengatakan konsep pembangunan IKN berfokus untuk menjadi kota hutan yang pintar dan berkelanjutan, Sebanyak 65 persen dari 256.000 hektare area IKN, akan ditransformasikan menjadi hutan tropis.
Dia turut memberikan pemahaman tentang pentingnya kota yang menjalankan prinsip-prinsip Green (Hijau), Smart (Pintar), Inclusive (Inklusif), Resilient (Ketangguhan), dan Sustainable (Berkelanjutan).
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Sustainability mendapat sorotan yang signifikan di dunia internasional termasuk di Indonesia. Berbagai institusi pun berupaya mengatasi tantangan ini dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Isu-isu dan tantangan yang paling mendesak utamanya terkait perubahan iklim ekstrem, risiko punahnya keanekaragaman hayati, kesenjangan sosial dan gender, serta tantangan keberagaman dan inklusivitas, yang menjadi masalah kritis bagi organisasi, pemerintah, dan individu.
Baca Juga: Filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Papua
IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Locally Determined Contribution (LDC), atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. LDC ini selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement, dikutip dari gnfi.
"Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045," ungkap Kepala Badan Otorita IKN dalam keterangan tertulis.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Komunikasi OIKN Troy Pantouw menambahkan, Kota Nusantara yang tengah dalam proses pembangunan ini mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dia menjelaskan, visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari empat dimensi di antaranya: pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terkini, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola.
(rd/pr/um)
