Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyatakan, warga Ibu Kota bisa mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dinonaktifkan karena memiliki identitas tidak sesuai alamat domisili.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengimbau warga tak perlu panik dan mendatangi loket-loket layanan Dukcapil terdekat jika ada masalah kependudukan.
"Silahkan datang ke loket-loket layanan Dukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya untuk dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Kadis Budi, Senin (26/2/24).
Baca Juga: Peduli pada Masyarakat, Dit Samapta Polda Babel Mendonorkan Darah bagi yang Membutuhkan
Disdukcapil telah berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang memiliki KTP DKI Jakarta baik yang berada di luar DKI Jakarta maupun yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta. Hal itu terkait penataan tertib administrasi kependudukan sejak September 2023.
Menurut dia, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat, mengingat keakuratan data dapat memengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera.
"Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca pemilu, saat ini kami masih menunggu hasil resmi dari KPU," jelas Kadis Budi.
Ia berencana agar pelaksanaan program dilakukan secara bertahap pada setiap bulan, mulai dari yang warga meninggal dan Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak ada namun masih tertera di KTP yang dipergunakan masyarakat.
Disdukcapil telah menyosialisasikan terkait tertib administrasi kependudukan sejak tahun 2023, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara "de jure" dan "de facto" berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya.
"Sedangkan bagi yang bertugas, dinas dan belajar di luar kota maupun luar negeri serta masih mempunyai aset atau rumah di Jakarta, tidak dikenakan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili," terang Kadis Budi.
Budi mencatat penduduk yang keluar Jakarta sebanyak 243.160, sementara penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sekitar 136.200 orang sepanjang 2023.
(ndt/hn/nm)
